Solusi Cepat, Mudah, dan Terpercaya
Solusi Cepat, Mudah, dan Terpercaya
INSTANT SOLUSI
Kami Membantu Membuat Legalitas dan Perizinan untuk Kebutuhan Bisnis Anda di Seluruh Indonesia
Anda Akan Mendapatkan Banyak Benefit Jika Segera Melakukan Pemesanan Hari Ini
Kenapa harus Instant Solusi dibandingkan tempat lain?
Proses Cepat & Praktis
Harga Murah
Keamaan Data Terjamin
Terpercaya
Gratis Konsultasi
Profesional
Kami Resmi Terdaftar
NOMOR :
AHU-013699.AH.01.30.Tahun 2024
Proses Pelayanan Instant Solusi
Konsultasi dengan tim kami
Pengisian Data
Pembayaran
Proses 1-3 Hari
Dokumen siap diserahkan
Pembubaran PT, CV, PMA
PT PERORANGAN
- Surat Pernyataan Pembubaran PT
- SK Kemenkumham Pembubaran
- Pecabutan Izin Usaha
Rp 1.000.000
Rp 750.000
PT
- Draft RPUS
- Minuta Akta Pembubaran
- SK Kemenkumham Pembubaran
- Pecabutan Izin Usaha
- Pengumuman di Surat Kabar
- Gratis Ongkir Seluruh Indonesia
Rp 10.000.000
Rp 6.500.000
PT PMA
- Draft RPUS
- Minuta Akta Pembubaran
- SK Kemenkumham Pembubaran
- Pecabutan Izin Usaha
- Pengumuman di Surat Kabar
- Gratis Ongkir Seluruh Indonesia
Rp 10.000.000
Rp 8.500.000
CV
- Draft RPUS
- Minuta Akta Pembubaran
- SK Kemenkumham Pembubaran
- Pecabutan Izin Usaha
- Gratis Ongkir Seluruh Indonesia
Rp 8.000.000
Rp 5.000.000
++
Orang Telah Kami Bantu
Kami Mengedepankan Hasil Yang Berkualitas Karena Anda Adalah Yang Utama
Frequently Asked Question (FAQ)
Apa Jenis Pembubaran PT
1. Pembubaran Tanpa Likuidasi
2. Pembubaran Dengan Likudiasi (prosesnya memakan waktu > 1 tahun)
Bagaimana Prosedur Pembubaran PT
1. Pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Pembubaran
2. Pembuatan Akta Pembubaran
3. Pengurusan Surat Keputusan (SK) Menteri untuk Pembubaran
4. Permohonan Non-Aktif/Pencabutan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Bagaimana Aspek Hukum Setelah Pembubaran PT
1. Direktur Tidak Bisa Menandatangani Kontrak
Setelah pembubaran, direktur tidak lagi memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak atas nama perusahaan.
2. Izin Usaha Tidak Berlaku
Setelah pembubaran, izin usaha perusahaan tidak lagi sah.
3. Tidak Perlu Melaporkan Pajak
Setelah pembubaran, perusahaan tidak diwajibkan lagi untuk melaporkan pajak.